Siaran Pers Nomor: B-143/SETMEN/HM.02.04/03/2022
Jakarta (17/3) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengungkapkan partisipasi penuh perempuan dalam berbagai bidang pembangunan adalah kunci untuk membangun dunia yang sejahtera dan berkelanjutan. Menteri Bintang mengatakan peningkatan potensi perempuan dan pemberdayaan ekonomi, harus menjadi bagian dari strategi nasional dan global, untuk mencapai pemulihan ekonomi dari pandemi serta mendapatkan stabilitas ekonomi jangka panjang.
“Sebagai tuan rumah kepresidenan G20, sesuai tema yang Indonesia pilih yakni “Recover Together, Recover Stronger”, kami datang untuk memastikan, bahwa perempuan terlibat secara aktif dalam rencana dan tindakan pemulihan ekonomi global karena kesetaraan gender lebih dari sekadar hak asasi manusia. Berinvestasi pada perempuan sama halnya memastikan masa depan yang cerah, kaya, dan berlimpah bagi kita semua,” dalam Webinar Inklusi Keuangan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Perempuan, sebagai bagian dari Side Event dari Pertemuan Sesi Ke-66 Komisi Status Perempuan atau Commission on the Status of Women (CSW66), yang merupakan kerjasama antara KemenPPPA, Kongres Wanita Indonesia (Kowani), W20 Indonesia Presidency, dan UN Women Indonesia secara virtual.
Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan pada 2019 yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan menemukan, perempuan masih tertinggal jauh di belakang laki-laki di bidang tersebut. Oleh karena itu, Menteri Bintang menegaskan bersama-sama, marilah kita dukung perempuan untuk mengatasi hambatan yang menghalangi mereka dalam menciptakan bisnis yang sukses dan berkelanjutan, seperti literasi dan inklusi keuangan.
“Pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian penuh terhadap keberadaan dan kemajuan UMKM milik perempuan selama masa pandemi. Kami bermitra dengan sektor swasta dan LSM, untuk memberikan pelatihan dan pendampingan dalam digitalisasi bisnis, literasi keuangan, dan literasi digital bagi pengusaha perempuan. Pada Juni 2020, Pemerintah Indonesia mengumumkan Strategi Nasional Inklusi Keuangan Perempuan, dimana Asian Development Bank mengakui strategi ini sebagai yang pertama dan satu-satunya di dunia. Selain itu, kami juga mengembangkan skema pembiayaan baru untuk usaha mikro dan ultra mikro perempuan, yang dikenal dengan program Mekaar atau Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera,” terang Menteri Bintang.
Lebih lanjut, Representatif United Nations Indonesia di Newyork, Arrmanatha C. Nasir menuturkan tujuan dari pertemuan ini adalah untuk melakukan diskusi terbuka dalam upaya meningkatkan partisipasi perempuan di sektor finansial dan ekonomi. Ini merupakan isu penting untuk memajukan pemberdayaan perempuan.
“Sebagaimana kita semua ketahui inklusi perempuan di sektor finansial dan ekonomi memiliki dampak berganda atau multiplayer. Ini adalah salah satu target utama dalam SDGs atau pembangunan berkelanjutan namun yang lebih penting adalah keberhasilan untuk memastikan inklusi ekonomi dan finansial yang lebih besar bagi perempuan akan membantu kita untuk mencapai berbagai target SDGs. Melalui inklusi finansial dan ekonomi bagi perempuan kita dapat membantu antara lain memperkuat tindakan-tindakan untuk mengentaskan kemiskinan, melakukan berbagai upaya lebih efektif dalam menciptakan pendidikan baik, dan juga memastikan kesejahteraan banyak keluarga di Indonesia,” ujarnya.
Arrmanatha C. Nasir mengatakan berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sekitar 70 persen dari total seluruh UMKM di Indonesia dimiliki oleh perempuan dengan berbagai kegiatannya mencakup 60 persen dari PDB Indonesia. Oleh karena itu, perempuan mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional dan yang lebih penting lagi dalam upaya kita untuk mencapai berbagai target dalam SDGs.
“Peran teknologi dan inovasi finansial atau keuangan juga memainkan peranan penting dalam peningkatan ekonomi bagi perempuan di sektor ekonomi dan finansial. Teknologi dan inovasi menunjukkan bahwa keduanya bisa memberikan akses bagi perempuan tidak hanya ke pasar, namun juga memungkinkan yang lebih luas. Oleh karena itu, penting sekali untuk memastikan perempuan bisa dibangun skills dan pengetahuannya agar dapat mengakses internet serta memahami peluang dan tantangan dalam berbagai produk finansial dan digital. Dalam konteks ini, Indonesia telah menempatkan perempuan di sektor ekonomi dan finansial sebagai bagian penting dalam pembangunan khususnya dalam Presidensi G20 tahun ini. Kami berharap hari ini kita bisa berbagi berbagi pengalaman dan bertukar praktik baik untuk meningkatkan inklusi keuangan dan finansial bagi perempuan,” imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati mengatakan memberikan akses untuk layanan keuangan bagi perempuan sangatlah penting untuk mencapai kesetaraan dan inklusivitas keuangan perempuan.
“Di Indonesia, akses perempuan kepada keuangan lebih rendah dari laki-laki, meskipun dalam hal pembuatan akun perbankan sudah diberikan kemudahan, namun dalam hal literasi keuangan indeks perempuan berada 4 persen di bawah laki-laki. Padahal perempuan di Indonesia memainkan peranan yang sangat penting dalam bidang UMKM khususnya mikro. Oleh karena itu, memberikan akses dan literasi keuangan kepada perempuan menjadi hal yang sangat penting bagi suatu negara, perempuan yang paham literasi keuangan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan,” ujar Menkeu.
Sri Mulyani mengungkapkan jika perempuan diberikan peluang yang sama maka mereka akan menunjukkan usaha terbaik dan mereka sangat tangguh. Beberapa upaya telah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam hal literasi, inklusi, serta akses keuangan bagi perempuan sekaligus dalam hal mewujudkan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.
“Misalnya saja dalam RPJMN 2020-2024, Indonesia telah memasukan gender mainstreaming dalam beberapa kebijakan yang dibuat. Selain itu, di Kementerian Keuangan kami telah melaksanakan pengarusutamaan gender dimana kami bisa memastikan kebijakan-kebijakan yang kami buat dapat mendukung pencapaian kesetaraan gender. Indonesia juga telah melakukan berbagai program inklusi keuangan dan akan diberikan akses keuangan kepada perempuan yang dilakukan dalam bentuk pendidikan dan literasi keuangan serta dalam bentuk memberikan akses terhadap teknologi digital,” terang Sri Mulyani.
BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510
website : www.kemenpppa.go.id
